ORANG CINA DI BANDUNG

Review

ORANG CINA DI BANDUNG

Siasat Ekonomi Etnis Cina di Bandung dalam Menghadapi Kebijakan Penguasa 1930-1960

Tanti Restiasih Skober

Tulisan ini mengulas mengenai dinamika kehidupan etnis Cina di Bandung berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap orang Cina dalam rentang tahun 1930-1960 yang merupakan suatu masa dengan tiga pemerintahan dan kebijakan yang berbeda. Dinamika ini sebagai bentuk cara bertahan terhadap tekanan ekonomi politik dan sosial budaya agar sanggup memegang peran di bidang ekonomi. Perkembangan jumlah orang Cina di Bandung disebabkan oleh semakin banyaknya orang Cina yang memilih bermukim di Bandung. Hal ini disebabakan oleh daya tarik Kota Bandung yang dipersiapkan menjadi kota modern. Setelah jumlah mereka semakin bertambah, tempat di kota bagian barat (Pasar Baru, sekarang), yang disebut Pecinan disediakan bagi orang Cina. Keberadaan Pecinan menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi orang Cina di perkotaan sejak pergantian abad.


Kebijakan yang berlaku ada yang terlihat menguntungkan bagi keadaan orang Cina di Bandung, namun terkadang juga cenderung deskriminatif. Pada tahun 1970, Pemerintahan Hindia Belanda melaksanakan kebiakan sistem status yang berdasarkan ras. Adanya status yang baru itu mengakibatkan timbul masalah karena orang Cina harus tunduk pada hukum Belanda dalam masalah bisnis. Pada masa pendudukan Jepang, peraturan passenstelsel pada zaman Belanda diberlakukan kembali yang mewajibkan orang Cina harus membawa surat jalan jika ingin bepergian. Selanjutnya pada tahun 1959, pemerintah mengeluarkan PP No. 10/1959 yang isinya melarang orang-orang Cina warga negara asing berdagang di tingkat kabupaten bawah. Akibatnya, raturan ribu orang Cina terpaksa melakukan repatriasi ke RRC.

Pengetahuan yang orang Cina  peroleh di lingkungan asalnya membuat mereka dapat mengetahui potensi diri mereka agar bisa bertahan hidup dan dengan cepat beradaptasi dengan kebijakan pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, orang Cina di Bandung berusaha mencari peluang ekonomi yang tidak bersinggungan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu, sehingga dikenal istilah Mindring (pada masa Belanda),  Kumai (pada masa Jepang), dan bentuk perdagangan ilegas pada masa revolusi sebagai bentuk reaksi atas beragam bentuk pengawasan dan pelarangan terhadap ekonomi orang Cina.